Sikapi Kebijakan Rujukan Online BPJS.

 

Surabaya : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Terobosan ini patut diacungi jempol, selain memudahkan pasien untuk memantau antrian rujukan di RS, kebijakan ini bisa memaksa semua RS yang ada di Jawa Timur untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan yang lebih baku. Disamping membantu mencegah terjadinya penumpukan di RS kelas A dan B dan mengurangi Fraud yang dilakukan pihak RS.

Hal ini seperti yang dikatakan Agatha Retnosari sebagai Anggota DPRD Jawa Timur. Dengan pengendalian online Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) tersebut, bisa memantau secara langsung dan transparan terhadap rujukan online, sehingga bisa menekan “cost” yang selama ini dikeluarkan oleh BPJS. Karena disamping BPJS harus mengalokasikan biaya kapitasi di Faskes pertama ( Puskesmas dan Klinik), BPJS juga harus mengeluarkan biaya klaim, dimana batas atas klaim terus naik sesuai dengan kelas RS.

” Fraud ini biasa terjadi pada RS kelas D atau C atau B yang dengan mudah melakukan rujukan ke kelas RS yang lebih tinggi jika kasus pasien dianggap tidak menguntungkan bagi RS.” katanya

Namun yang terjadi di lapangan. Masih kata Agatha .rujukan online BPJS ini dirasakan menyulitkan pasien-pasien yang sudah menjadi langganan RS kelas A atau B untuk berobat, dimana rekam medis mereka sejak awal sudah tercatat di RS kelas A atau B tersebut.

” Karena jika pasien pindah RS, tidak salah jika pasien dan keluarganya kuatir bagaimana dengan rekam medis di RS lama, terutama bagi pasien pasca operasi yang harus kontrol kembali ke RS tempat mereka dioperasi atau mereka yang harus menjalani rehab medis.” ujarnya

” Karna aturan pembatasan volume rekam medis ini juga menyulitkan tidak hanya bagi pasien tapi juga bagi dokter, sehingga dokter tidak bisa memberikan layanan maksimal pada pasien,” imbuh Agatha

Masalah ada kendala antara aturan Undang – Undang, terkait dengan rekam medis, di mana menurut Permenkes no.269/2008 & UU no.29/2004 terkait dengan rekam medis meyebutkan bahawa rekam medis milik RS dan isi rekam medis milik pasien. Tetapi dalam permemkes juga disebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi Pemanfaatan Rekam Medis dapat dibuka untuk keperluan dianataranya. Dasar pemeliharaan kesehatan pasien, Bahan pembuktian dalam perkara hukum, Bahan penelitian dan pendidikan, Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Karena Rekam Medis milik setiap RS maka jika ada pasien yang karena sistem online rujukan ini harus dikontrol di RS lain yang tidak memiliki rekam medis dari awal.

Untuk itu, Perempuan asal Fraksi PDI Perjuangan ini memandang perlu untuk segera dilakukan terobosan kebijakan di level peraturan perUndang – Undangan yang memperbolehkan rekam medis bisa diakses online dan tidak hanya menjadi milik RS saja.

” Hal ini dirasakan bisa menopang terobosan rujukan online BPJS dan juga menjaga kepuasan pasien selaku konsumen yang menjadi klien BPJS karena tidak perlu merasa kuatir terhadap pengobatan lanjutan yang harus dijalani pasien untuk mendapatkan kesembuhan,” terang Agatha

Agatha menambahkan, apalagi ini sudah era digital, dunia sudah ada dalam genggaman, sudah saatnya Indonesia melakukan perubahan yang signifikan agar rakyat yang sakit bisa mendapatkan pengobatan dan pelayanan yang lebih baik.

” Di Singapura saja sudah ada National Electronic Health Records (NEHR), dimana rekam medis bisa diakses oleh semua dokter,” jelasnya

Meski mendapatkan rekam medis, masih menurut Agatha. Pasien tetap diberikan pilihan apakah mereka berkenan rekam medisnya terupload di sistem NEHR atau tidak. Jika tidak berkenan, maka tidak ada data rekam medis yang terupload, tetapi jika di kemudian hari pasien berubah pikiran bisa dilakukan perubahan dan rekam medis nya akan terupload.

” Namun sistem ini dilindungi secara ketat oleh Kementerian Kesehatan Singapura, dan bagi orang yang mengakses tanpa ijin akan dikenakan denda sekitar 1M DAN dipenjara badan 1 tahun. Dan sistem Elelctronis Medical Records ini juga sudah berlaku di Korea Selatan dan Amreika.” pungkas Agatha .     ( Dji )