Wujudkan lndustri BPRS Agar tumbuh sehat,OJK jatim Gelar Evaluasi Kinerja Feed Back Pengawasan dan Capacity Building.

 

Batu – Malang : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Sebagai wujud kepedulian terhadap Industri Bank Pembiayaan Rakyat ( BPR ) Syariah Kantor Otoritas Jasa Kcuangan ( OJK ) Regional 4 Jawa Timur menggelar acara Evaluasi Kinerja Feed Back Pengawasan serta Capactty Buildmg BPRS tahun 2018

Bertempat di Hotel Singhari Batu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan diikuti sebanyak 28 BPRS dai Jawa Timur.
Acara yang digelar kalender tahunan tersebut mengusung tema” Penerapan Good Corporate Govemance (GCG) dan Manajemen Resiko” dalam Rangka mewujudkan lndustri BPRS yang tumbuh sehat, terpercaya dan berkelanjutan

Kepala Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Regional 4 Jawa Timur mengatakan, tantangan perekonomian lndonesia kedepan masih tergolong cukup tinggi.seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut dan dipengaruhi oleh ekspetasi pasar terhadap kenaikan Federal Fund Rate ( FFR ) ,perkembangan intensitas perang dagang ( Trade War. ) antara amerika dan tiongkok.serta krisis yang mengancam beberapa negara Emerging Market

” Meskipun kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, namun sistem keuangan indonesia masih stabil dan terjaga dengan baik,” kata Heru saat ditemui pada acara Evaluasi Kinerja Feed Back Pengawasan di Hotel Sanghasari Batu. Rabu ( 28/11/2018 )

” Selain itu, tercermin dari ketahanan perbankan menguat pada Car 23,33 persen dan kondisi likuidasi perbankan yang masih ample ditengah volatilitas pasar keuangan yang masih positif,” imbuhnya

Heru Cahyono menambahkan, bahwa ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2018 tumbuh 5,40% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional (5,17%) dcngan tingkat inflasi scbcsar 2,75% lcbih rcndah dibandingkan inflasi nasional (3,16%). Sejalan dcngan hal tersebut, sektor jasa keuangan di Jawa Timur juga mencatatkan kinerja yang positif, antara lain tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan sebesar 6,28% (yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan DPK scbcsar 7,82% (yoy) dan krcdit/pcmbiayaan 10,67% (yoy).

” Diantara kinerja positif perbankan Jawa Timur, bank syariah mampu menunjukkan eksistensinya dengan mencatatkan pertumbuhan volume usaha SCbCW 16,12% (yoy), DPK 13,84% (yoy) dan Pcmbiayaan 18,02% (yoy),” jelasnya

Selain itu, masih kata Heru. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Perbankan di Jawa Timur yanv menunjukkan tingmat kepcercayaan masyarakat Jawa Timur tcrhadap perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan.

Namun demikian, perbankan syariah di Jawa Timur harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat risiko kredit perbankan syariah di Jawa Timur cenderung meningkat secara signifikan yang ditandai dengan peningkatan rasio NPF dari 2,74% pada triwulan III tahun 2017 menjadi 5,23% pada triwulan III tahun 2018.

Heru menambahkan, semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPRS maka semakin meningkat pula risiko BPRS sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan Manajemen Risiko oleh BPRS. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja BPRS, melindungi pemangku kepentingan ( stake holder ) dan meningkatkan kepatuhan BPRS terhadap perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan

” OJK akan segera menerbitkan regulasi tentang Penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi BPRS,” ujarnya

Heru Cahyono juga menerangkan concern mengenai rasio NPF BPRS yang tergolong tinggi, mengingat tingginya NPF berpengaruh signifikan terhadap penilaian tingkat kesehatan BPRS yang menjadi salah satu kriteria dalam penetapan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menurunkan tingginya rasio NPF tersebut sekaligus mengantisipasi peningkatan NPF.

Heru berharap, terkait dengan pentingnya modal bank sebagai risk buffer dan pemenuhan ketentuan permodalan, agar BPRS dapat mengantisipasi dan mengupayakan sejak dini

” Kewajiban pemenuhan modal inti minimum yang harus dipenuhi pada akhir tahun 2020, terutama bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar maupun kurang dari Rp6 miliar,” tutup Heru.   ( Dji )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*