Hukum dan Kriminal

TERDAKWA KORBAN PRAKTEK MAFIA HUKUM DENGAN MOTIF INGIN MENCAPLOK ASET SIPOA GRUP.

Surabaya. : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Berdasarkan fakta-fakta persidangan disimpulkan: (1) Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti memuat keterangan palsu dan serangkaian kebohongan, yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana, sebagaimana yang dimaksud pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 263 KUHP, (2) perkara yang dialami para terdakwa merupakan peristiwa yang masuk dalam ranah hukum perdata dan (3) penetapan tersangka yang kemudian berubah statusnya menjadi terdakwa, yang dialami oleh Budi Santoso dan Ir. Klemes Sukarno Candra adalah error in pesona sekaligus sebagai produk mafia hukum, yang diduga melibatkan oknum penyidik dan oknum jaksa Kejati Jawa Timur. Demikian pembelaan terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dalam Pledooi setebal 377 halaman, yang diberi judul “Melawan Mafia Hukum” yang dibacakan bergantian di pengadilan negeri Surabaya (3/17).

Oleh karenanya, para terdakwa memohon kepada majelis hakim: (1) Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya; (2) Menyatakan bahwa Terdakwa Budi Santoso dan Ir. Klemen Sukarno Candra tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di dalam unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP; (3) Menyatakan agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak ) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging); (4) Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahahan Negara Polda Jawa Timur, segera setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
Menurut Ir. Klemens Sukarno Candra, penetapan tersangka atas diri Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra dalam perkara ini adalah _error in peson

Telah amat terang benderang, dengan kualifikasi bukti seterang cahaya bahwasanya faktor mendasar yang menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan dalam penyerahan unit kepada kepada 28 orang konsumen termasuk Syane Angely Tjiongan dan Dra. Linda Gunawati pada tahun 2017 — yang menjadi pokok pangkal lahirnya perkara ini — adalah karena (1) keadaan memaksa (overmacht) yang terjadi, yaitu ternyata persero mengalami krisis liquiditas; (2) para terdakwa menjadi korban praktek mafa hukum, dan (3) karena adanya pengeluaran uang antara tanggal 17 Februari 2014 hingga 27 April 2015 sebesar Rp. 77,122,750,000,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada periode Dirut PT. Bumi Samudra Jedine dijabat oleh Yudi Hartanto, yang mayoritas penggunaan dan peruntukannya tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek, dan tanpa persetujuan dari para terdakwa.

Dan apabila peristiwa terjadinya keterlambatan dalam penyerahan unit apartemen kepada konsumen diasumsikan sebagai perbuatan pidana, maka pertanyaan kritis yang relevan, yang perlu diajukan adalah: mengapa kami Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra yang harus menjadi tersangka, dan kini sebagai terdakwa dituntut 4 (empat) tahun penjara oleh JPU? Menurut Ir. Klemens Sukarno Candra, sesuai fakta salah satu penyebab utama keterlambatan dalam penyerahan unit kepada 28 orang konsumen, adalah dugaan adanya penyimpangan kebijakan keuangan yang dilakukan Yudi Hartanto selaku Dirut Dirut PT. Bumi Samudra Jedine, pada kurun waktu tanggal 17 Februari 2014 hingga 27 April 2015, yaitu mengeluarkan dana tanpa persetujuan para terdakwa, sebesar Rp. 77,122,750,000,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mayoritas penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan bagi kepentingan pembangunan proyek.

“Dan pada periode Yudi Hartanto Dirut PT. Bumi Samudra Jedine ini pula, persero berhasil menjual unit dengan mendapatkan uang masuk sebanyak Rp. 120,032,184,205,- (seratus dua puluh milyar tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima rupiah). Yudi Hartanto yang seharusnya duduk di kursi terdakwa. Namun kemudian diduga ditukar oleh oknum penyidik kepada diri kami” tukasnya.

 

 

Bila merunut kembali ke belakang, kedua terdakwa diadili karena adanya 73 orang konsumen pembeli unit apartemen Royal Afatar World, yang akan dibangun oleh perusahaan kami, PT. Bumi Samudra Jedine di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, melapor pidana ke Polda Jawa Timur, sesuai Laporan Polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, dan kami menjalani proses persidangan di PN Surabaya, dengan Nomor Register: 1983/Pid.B/2018/PN.SBY.
Secara ringkas, munculnya laporan polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, bermula ketika 73 orang konsumen yang telah melakukan pembayaran dengan jumlah total Rp. 12,5 milyar tersebut, merasa dirugikan oleh PT. Bumi Samudra Jedine, akibat terjadinya keterlamabatan serah terima unit apartemen Royal Afatar World. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, terdapat sebanyak 21 dari 73 orang konsumen tersebut,

Keterlambatan serah terima unit inilah yang dijadikan dasar pelaporan pidana. Dari 73 orang konsumen yang melapor pidana, terdapat 4 orang telah menerima refunds pada 12 Februari 2018, dan ada 45 orang konsumen belum jatuh tempo. Dan sebanyak 21 orang konsumen telah jatuh tempo. Oleh penyidik dan jaksa, sebagai tersangka kami dikenai pasal pidana secara bersama-sama melakukan dugaan “penggelapan dan penipuan”.

Menurut terdakwa Ir. Klemes Sukarno Candra, nilai kerugian 28 konsumen yang sudah jatuh tempo tahun 2017, adalah sebesar Rp. 4.035.333,688. Sedangkan aset PT. Bumi Samudra Jedine yang disita dalam kasus ini — yang menurut JPU adalah “penipuan” — nilainya Rp. 671 milyar. Artinya 170 (seratus tujuh puluh) kali lebih besar dari nilai kerugian yang diderita korban. “Berdasarkan fakta ini, tak berlebihan bila kami berpendapat,, ini perkara penipuan paling janggal di dunia” ujar Ir. Klemens Sukarno Candra.

Dalam kesempatan pembacaan pledooi terdawa Ir. Klemens Sukarno Candra melaporkan kepada majelis hakim, bawha pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2019, kami terdakwa Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra telah menandatangani Perdamaian (dading) dengan 40 (empat puluh) orang yang menjadi pelapor laporan polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, yang buktinya kami lampirkan dalam Nota Pembelaan ini.

Dalam Perdamaian ini kami telah membayar dalam bentuk tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 7.200.000.000,- (tujuah milyar dua ratus juta rupiah) berupa 3 (tiga) unit rumah di Royal Town Regency, Gunung Anyar Surabaya, dengan status Sertipikat Hak Milik No. 1431, 02701, dan 02748. Untuk 26 orang konsumen lain belum berkehendak untuk diberi refunds, barangkali kami akan tempuh melalui konsinyasi di pengadilan. Sedangkan 5 orang konsumen tidak diketehui lagi keberadaannnya.
Dalam nota pembelaan para terdakwa menyatakan, pada bulan April 2018, PT. Bumi Samudra Jedine berkeinginan memberikan pengembalian dana (refunds) kepada 73 orang konsumen, sebagai pihak pelapor dalam perkara ini. Refunds itu dimaksudkan agar Budi Santoso bersama Ir. Klemens Sukarno Candra sebagai tersangka memperoleh Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari penyidik untuk Laporan Polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017.

Keinginan mendapatkan SP3 setelah refunds sangat beralasan. Lantaran sudah ada preseden hukum sebelumnya dimana penyidik menerbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No: S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH sebagai kuasa hukum Agus Sadono, pemesan unit apartemen Royal Afatar World E1623, sesuai surat pesanan No. 2746/SP-TAW/E1623/I/2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan pertimbangan telah dilakukan refund (pengembalian uang) sebesar Rp. 342.365.661,- kepada pihak pelapor.

“Adanya fakta SP3 No: S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH tersebut, membuktikan sejatinya perbuatan dalam perkara ini menurut penyidik adalah peristiwa perdata” ujar Ir. Klemens Sukarno Candra.

Akhirnya, refunds itu urung dilaksanakan. Menurutnya, karena ditolak oleh Kapolda Jawa Timur yang lama Irjen Pol Machfud Arifin. Para terdakwa malah diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 162 milyar, dengan dalih refunds untuk 1104 orang konsumen. Permintaan ini tentu saja janggal, mengada-ngada dan tidak masuk diakal. Lebih merupakan bentuk merintangi untuk tercapainya perdamaian. Karena jumlah konsumen yang melapor hanya 73 orang, dengan 21 yang sudah jatuh tempo. Nilai total refunds 73 orang konsumen hanya Rp. 12,5 milyar dan yang jatuh tempo hanya Rp. 4.035.333,688. Karena persero tak siap dengan dana Rp. 162 milyar, dalam perkembangan berikutnya pada tanggal 18 April 2018, Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra ditahan penyidik.

“Apa yang kami alami adalah sebuah kezoliman. Kami ditahan, harta yang disita sebesar Rp. 671 milyar, padahal kewajiban kepada 73 pelapor hanya Rp. 12,5 milyar. Rekening perusahaan diblokir, dan perangkat kerja di kantor ikut disita. Akibatnya, operasional perusahaan menjadi lumpuh. Lalu kami diminta untuk tetap memberikan refunds. Ini penindasan namanya. Kasus ini membutuhkan perhatian Presiden dan Komnas Ham” ujar Ir. Klemes Sukarno Candra bertanya.    ( * Dji )

Related Articles

Back to top button