Gelar Seminar Bertajuk ” Pembentukan Undang – Undang Hukum Perikatan Nasional ” FH Unair Gandeng APHK.

 

Surabaya : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Hukum Perikatan Nasional dibentuk berdasar perkembangan baik dari sisi bisnis maupun prinsip hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam proses pembentukannya, Hukum Perikatan Nasional tetap harus merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW).

Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Ketua Dewan Pembina PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H dalam kesempatan seminar bertemakan “Pembentukan Undang Undang Hukum Perikatan Nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga Surababaya bersama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) Indonesia pada Sabtu, 27 April 2019 di Kampus B Unair Surabaya.

Dalam seminar yang dihadiri 200 peserta dari segala kalangan juga hadir narasumber hebat seperti, Guru Besar FH Unair Prof. Dr. Sogar Simamora, S.H, Kepala BPHN, Prof. Dr. Benny Riyanto serta Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H.

Prof Otto Hasibuan mengatakan, bahwa, APHK ingin membuat suatu RUU Perikatan tersendiri. Meskipun, ini berasal dari Belanda, di Belanda sendiri sudah mulai dirubah tapi di sini masih mengikuti yang lama. Banyak hal yang tidak diatur dalam undang-undang bahkan ada yang diatur tapi disimpangi dalam praktek melalui putusan hakim.

“Dalam proses pembentukannya, Hukum Perikatan Nasional tetap harus merujuk pada BW, ditambah yurisprudensi dan perbandingan dengan beberapa negara lain seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Jepang, dan sumber hukum dari model-model hukum termasuk perkembangan kontrak dagang internasional,” ucap Prof. Otto dalam paparannya, Sabtu, (27/04/19).

“Penyesuaian terhadap Hukum Perikatan universal perlu segera dilakukan sesuai perkembangan dan tantangan jaman saat ini,” imbuh Prof. Otto.

Dalam agenda pembentukan Perikatan Hukum Nasional saat ini merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata warisan Belanda yang disusun pada 1848. Artinya, ketentuan BW sudah sangat using sehingga diperlukan aturan-aturan baru untuk mengatur fenomena-fenomena hukum yang tidak diatur dalam KUH Perdata.

“Sebagai praktisi hukum tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan-perkembangan hukum dalam praktek, mengingat sudah tidak ada batasan komunikasi dan sosialisasi antarnegara. Seperti halnya dalam transaksi bisnis, saat ini hukum sudah banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum dari Anglo Saxon atau dikenal juga dengan Common Law,” terangnya.

Dijelaskan juga, Belanda sendiri memang sudah memiliki Nieuw Burgerlijk Wetboek yang sudah mengakomodasi perkembangan hukum perdata terbaru. Isinya sudah sangat berbeda dibanding BW yang dulu diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Meskipun demikian, APHK tak melakukan revisi terhadap hukum perjanjian Buku

Dikesempatan yang sama, Guru Besar FH Unair Prof. Dr. Sogar Simamora, S.H, menyampaikan bahwa, kontes liberalisasi dan globalisasi kian tak terbendung dan perlu kesiapan serta konsekuensi.

“Dengan kehadiran era industri 4.0 kita harus bisa dan siap, belum tuntas sudah hadir society 5.0. Perubahan itu sangat cepat dan dinamis dan itu semua digerakkan oleh kepentingan ekonomi. Transaksi makin pesat dan siapkah hukum nasional kita untuk menjalankan seperti itu,” papar Prof. Sogar.

“Hukum nasional saat ini masih memegang prinsip lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan liberalisasi ekonomi dan teknologi yang sangat pesat. Sementara Negara lain telah menjalani hukum kontrak baru yang disepakati bersama,” lanjutnya.

FH Unair berharap, melalui seminar seperti ini, para pemangku kepentingan dapat meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk menuntaskan naskah akademik RUU Perikatan Nasional. ( * Dji )