Tiga Tantangan Utama Pengendalian Inflasi Jatim Dalam Menghadapi New Normal Ditengah Masa Pandemi.

 

SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Sebagai langkah untuk memperbaiki perekonomian di tengah mewabahnya Pandemi Covid – 19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting bertajuk ” Sinergi, Inovasi & Efektivitas Komunikasi Menjadi Strategi Kunci Menjawab Tantangan Pengendalian Inflasi di tengah Pandemi.

Bertempat di Gedung Grahadi Surabaya, Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa langkah kebijakan pemulihan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki dua sisi, baik demand dan supply, melalui relaksasi beberapa kebijakan dalam mendorong konsumsi, mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, serta mendukung ekspor-impor.

Menurut Khofifah, dengan adanya kebijakan pemulihan ekonomi yang diarahkan di dua sisi tersebut Diharapkan dapat muncul adanya inovasi yang mendukung implementasi new normal dan perbaikan ekonomi ke depan.

” Harapannya Inovasi tersebut berasal dari TPID Kabupaten maupun Kota di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat menjadi role model inovasi nasional,” katanya.

Di tempat yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah menambahkan, bahwa sejak terjadi pandemi COVID-19, komoditas di wilayah Jawa Timur tidak mengalami gejolak harga yang cukup signifikan, bahkan tekanan harga di periode HBKN Idul Fitri 2020 pun relatif normal tidak setinggi pola historisnya.
Namun demikian. Masih kata Difi, hanya terdapat 3 tantangan utama pengendalian inflasi Provinsi Jawa Timur,

Pertama kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di sejumlah wilayah,

Kedua penurunan demand masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran COVID-19, yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam,
Ketiga antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi new normal pasca COVID-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.

Diungkapkan Difi, dalam menjawab tantangan tersebut, apresiasi diberikan kepada TPID Provinsi Jawa Timur yang telah mengambil berbagai langkah inovasi, salah satunya berupa kelembagaan Lumbung Pangan Jatim, yang tidak hanya menjadi wadah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Timur, namun ke depan juga diharapkan dapat berfungsi menjadi pusat kerjasama antar daerah khususnya untuk komoditas pertanian di Indonesia.

terlebih pasca High Level Meeting TPID tersebut. Masih kata Difi, perlu adanya evaluasi dan penguatan fungsi Lumbung Pangan Jatim, sehingga dapat berjalan optimal dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.

” Selain itu juga penting dilakukan upaya mapping stok komoditas pangan Jawa Timur yang nantinya dapat menjadi landasan Kerjasama Antar Daerah berdasarkan data neraca pangan yang akurat,” ujarnya

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menambahkan, bahwa sektor pertanian, yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian dan melibatkan setidaknya 1/3 tenaga kerja di Jawa Timur, tidak mengalami goncangan yang besar akibat Covid-19. Namun demikian, produk turunan sektor pertanian khususnya olahan holtikultura, turut terpukul seiring dengan melemahnya sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi efektif, inovasi, dan sinergi antar stakeholders dalam memasarkan produk UMKM pangan Jawa Timur, termasuk potensi kolaborasi dengan Lumbung Pangan Jatim sebagai salah satu jalur pemasaran,” tutup Emil. ( Dji )