Usul Tak Perpanjang PSBB Jilid 4, Pemkot Surabaya Manut Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

 

SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Hari ini Senin (8/6/2020) adalah akhir masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di Surabaya Raya.Namun, penerapan PSBB ini, belum sepenuhnya diterapkan oleh warga Surabaya Raya.sehingga pada Minggu ( 7/6/2020 ) jumlah di Kawasan Surabaya Raya ( Surabaya, Gresik dan Sidoarjo ) mencapai 3.840 kasus positif Covid-19. Disisi lain pelaksanaan PSBB sejak tanggal 28 April 2020 hingga 8 Juni 2020, berimbas pada sektor perekonomian masyarakat Surabaya terkendala. Ironisnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginginkan penerapan PSBB dihentikan, kemudian dilakukan pelonggaran masa transisi menuju tatanan hidup baru ( New Normal ).

Hingga Minggu (7/6/2020), data pasien positif di Surabaya sudah mencapai angka 2.918 kasus positif Covid-19. Dari data tersebut, 766 orang berhasil sembuh, 282 orang terkonfirmasi meninggal dunia. Sementara, 1.870 orang masih dalam perawatan yang hingga Minggu kemarin, masih dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan di Surabaya. Sementara, pasien yang masuk dalam pemantauan (ODP) di Surabaya mencapai 3.906 kasus, diantaranya 548 orang masih dalam pemantauan, sementara 3.358 sudah selesai. Sedangkan, pasien yang masuk dalam pengawasan (PDP) mencapai 3.303, dimana yang masih dalam pengawasan 2.056 orang dan 1.244 orang dianggap sudah selesai. Sementara 3 orang berstatus PDP dinyatakan meninggal dunia.

Meski begitu, hingga Minggu (7/6/2020) malam, Tri Rismaharini, masih mencoba mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk tidak memperpanjang PSBB menjadi PSBB jilid 4. Salah satu faktor utama yakni kendala ekonomi di kota Surabaya.

“Karena kita tidak bisa nahan, karena ada permasalahan ekonomi dan sebagainya. Mereka harus bisa cari makan, cuman terus terang protokolnya saya dobel kan dan lebih kita detail kan. Nantinya kalo semisal dilonggarkan atau PSBB dicabut, protokolnya justru akan saya buat lebih ketat. Karena supaya kita semua disiplin, karena kita belum bebas 100% artinya kita harus lakukan protokol-protokol yang ketat,” kata Wali Kota Tri Rismaharini, Minggu (7/6/2020).

Sektor ekonomi yang menjadi perhatian khusus ini, karena banyak masyarakat dan pengusaha bahkan karyawan-karyawannya yang mengeluh, ada yang tidak bisa bayar pegawai, hingga ada yang menjadi pengangguran.
” Ya itu, banyak yang mengadu ke saya juga. Makanya saya khawatir sama hotel, restoran, mall. Kalau gak bisa mulai dihidupkan, mereka nanti pegawainya bisa diberhentikan. Kan gak mungkin membayar orang tapi nganggur, sedangkan tidak punya income,” terang Risma

Meski Wali Kota Risma akan mengusulkan untuk tidak dilanjutkannya PSBB jilid 4, namun, Pemkot Surabaya sendiri terkesan manut terhadap keputusan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser. Menurut Fikser, pihak Pemerintah Kota Surabaya tetap masih menunggu arahan dan keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Selama ini PSBB kami manut Provinsi, jadi Pronvinsi mau bagaimana kita manut. Provinsi mau kemana kita manut,” pungkas Fikser ( 7/6/2020 ). (*SP/Dji )