Penerapan New Normal di Surabaya, Risma Terbitkan Perwali.

 

SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Terkait adanya penerapan tatanan baru ( New Normal ). Kini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharaini menerbitkan Peraturan Wali Kota ( Perwali ) tentang Tatanan Nomor 28 Tahun 2020 yakni tentang Pedoman New Normal Baru pada kondisi pandemi Covid – 19

Perwali yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2020 itu mengatur protokol kesehatan di beberapa tempat layanan publik untuk memutus mata ranatai penyebaran Covid-19.

Perwali itu diterbitkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini setelah usulannya tidak diperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disetujui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Risma mengatakan, jika bukan hal mudah untuk mengambil keputusan tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Surabaya Raya dan beralik ke masa New Normal.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya sekaligus Kepala BPD Linmas Surabaya  Irvan Widyanto mengatakan, artinya bahwasanya ibu wali kota memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dimana dalam perwali tersebut berisikan protokol-protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat.

“Mulai dari individu, keluarga, lingkungan, hingga terbesar di tempat usaha, perusahaan, pabrik, dan sebagainya,” katanya, Kamis (11/6/2020).

Irvan menjelaskan, dalam Perwali itu ada 12 poin yang dijelaskan mengenai protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan.

Pertama, mengatur protokol kesehatan di sektor kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren.

Kedua diatur mengenai kegiatan bekerja di tempat kerja.

Ketiga kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

Keempat kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kelima, kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis.

Keenam kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan.

Ketujuh, Irvan menyebut, diatur protokol kesehatan kegiatan di Pasar Rakyat.

Kedelapan kegiatan di perhotelan, apartemen, dan rumah susun.

Kesembilan kegiatan di tempat konstruksi.

Kesepuluh, kegiatan di tempat hiburan.

Kesebelas, kegiatan sosial dan budaya.

Keduabelas, diatur mengenai kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Mantan Kasat Pol. PP Surabaya menerangkan, dalam perwali itu juga terdapat sanksi tegas yang diterapkan bagi masyarakat yang melanggar. Mulai sanksi berupa teguran ringan, penyitaan KTP, penghentian kegiatan hingga pencabutan izin usaha.

“Sanksinya ada semua dalam Perwali ini dan mengikat pelaku usaha atau badan usaha. Jadi ketika ada orang melanggar bisa dikenakan sanksi,” terangnya

Di samping itu. Masih kata Irvan, dalam Perwali ini juga menitikberatkan kepada setiap pelaku atau badan usaha, tempat kerja dan kantor pemerintahan, diharuskan membentuk Satgas Covid-19 dengan SK yang dibuat oleh pimpinan masing-masing. Makanya, dia meminta semua kantor pemerintahan yang ada di Surabaya, diharuskan membentuk Satgas Covid-19 ini.

“Jadi, setiap tempat usaha, setiap tempat kerja, atau badan usaha, mereka harus memiliki Satgas yang bisa menegakkan protokol kesehatan dengan tegas,” ujar Irvan.

Merujuk pada perwali, intinya pengelola dan siapa pun yang terkait dan beraktivitas di 12 sektor itu mengatur protokol kesehatan, seperti kewajiban memakai masker, menyediakan fasilitas dan rajin cuci tangan, menjaga jarak fisik serta menghindari kerumunan, termasuk di tempat hiburan seperti bar, rumah karaoke, spa atau panti pijat, dan bahkan diskotik yang biasanya dipenuhi banyak orang. ( * Dji )