Umum

Lantaran Menabrak Etika Aturan, Poltracking Dilaporkan ke KPU Kota Surabaya

 

SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Pelaksanaan Pilwali Surabaya akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020.Namun, sudah tercatat dua Lembaga yang telah mendaftar sebagai Surveyor.

Kedua lembaga tersebut adalah Indobarometer serta Lembaga Poltracking. Ironisnya saat ini, hanya Poltracking yang baru bisa merilis Survey.

Tak Ayal, Hasil rilis survei dari Poltracking tersebut, mendapat tanggapan dari Pihak KMS – Er -Ji, yang tak lain merupahkan relawan dari pasangan dari Nomor urut 1.

” Kami mendatangi KPU untuk melaporkan Poltracking” kata Ketua Divisi Advokasi KMS – ERJI, Wildan Hilmi ZA, ST, saat mendatangi Kantor KPU Kota Surabaya.Jumat (13/10).

Menurut Wildan, bahwa keterlibatan lembaga survey tersebut sudah diatur dalam PKPU 8/2017.

” Ada rambu-rambu atau etika yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga survey. Hal ini agar bisa ikut berpartisipasi dalam proses Pilwali. Kami mendapati apa yang dilakukan oleh Poltracking menabrak etika yang diatur dalam PKPU tersebut,” ujarnya.

Diungkapkan Wildan, bahwa pelanggaran etika yang dilakukan oleh Poltracking bermacam macam.Hingga saat ini, Poltracking belum mengumumkan sumber pendanaan. Apakah mereka didanai kandidat? Biaya sendiri? Atau dibiayai pihak ketiga?. ” Semuaya harus jelas” terangnya.

” Sudah begitu Poltracking bertindak seperti tim sukses dalam bentuk Relawan, tercatat ada dua relawan yang dibentuk yaitu Gempar dan Sahabat Machfud. Kepada dua relawan tersebut diberi arahan untuk membentuk jaringan masing masing seribu orang, dengan tugas membagikan sarung dan sembako serta survey. Masing-masing diberi tugas mengumpulkan seribu relawan untuk menggarap 200.000 pemilih. Bahkan menurut informasi yang saya dapat Gempar ditugaskan untuk menggarap 400.000 pemilih” kata Wildan.

Selain itu, rilis survey mereka, setelah diteliti, ada beberapa kejanggalan. Dalam rilis Poltracking mengaku menggunakan metode stratified multistage random sampling. Sementara Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat kelurahan secara proporsional di seluruh kecamatan yang dipilih secara acak.

” Jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden. Dengan setiap kelurahan dipilih lima TPS dan setiap TPS ada 2 responden laki-laki dan perempuan.” ujar Pria alumni ITS angkatan 2010.

Dengan pengakuan Poltracking 1200 responden, tingkat kepercayaan 95%, dengan margin error 2,8%. Untuk itu dibutuhkan 600 TPS yang disurvey. Mengingat sample 2 responden mengumpul pada setiap TPS, dimana itu hanya dibedakan jenis kelamin maka bisa dikatakan sampel tersebut hanya satu.

Terlebih populasi TPS yang dipakai oleh Poltracking tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam rilis tersebut dinyatakan jumlah TPS sebanyak 8146 TPS. Sementara sejak bulan juli 2020 KPU Kota Surabaya menyatakan untuk keperluan Pilwali menyiapkan TPS sebanyak 4237.

” Sehingga bila itu sebuah survey yang benar maka margin of errornya sebesar 4 persen bukan 2,8 persen,”  tegasnya.
.
Oleh karena itu. Masih kata Wildan, pemilihan acak 5 TPS tiap keluarahan bisa salah, sebab jumlah TPSnya berbeda. Ada kemungkinan 2 TPS yang disurvey berada dalam satu TPS untuk pilwali, sehingga dengan sendiri metode yang dipakai tidak berjalan dilapangan.

Disini terlihat Poltracking lalai tidak melakukan verifikasi data primiernya yakni TPS. “Lantas apakah kita publik harus percaya?” Tanyanya yang juga menjadi pengurus IKA ITS.

Sepertinya sudah menjadi tradisi bahwa setiap perhelatan pemilihan langsung, entah itu Pilwali, pilbup, Pilgub dan Pilpres, pasti melibatkan lembaga survey. Survey sendiri dengan segala aturan, rumusan yang ada padanya jelas menunjukkan kerja kerja intelektual.

“Amat disayangkan bila dalam kerjanya membawa titipan atau pesanan dari pendana. Lembaga survey harus menjaga etika agar tidak terjebak menjadi pelacur intelektuall” ujarnya mengutip istilah yang sering dipakai oleh Julian Benda. ( * Dji )

Related Articles

Back to top button