Penertiban Usaha di Surabaya Oleh Satpol PP Jatim Tuai Kritik

 

SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Gencarnya penertiban Satpol – PP Jatim di beberapa tempat usaha di wilayah Surabaya sempat disoroti oleh Anggota Komisi A DPRD Surabaya.

“Saya mengapresiasi upaya Satpol PP Jatim membantu Pemkot Surabaya dalam menegakkan protokol kesehatan di Surabaya. Namun saya berharap, upaya penegakan tetap berkoordinasi dengan kepala daerah setempat, karena itu inti dari desentralisasi,” terang Arif Fathoni.

Dikatakan politisi muda ini, tindakan Satpol PP Jatim memicu kekhawatiran para pelaku usaha di Surabaya yang sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Satpol PP harusnya punya skala prioritas, mana yang dilakukan penindakan dan mana diberikan edukasi. Pentingnya lagi semangat kesadaran masyarakat untuk gerakan 3 M terus tersosialisasikan tanpa henti,” tegas Arif Fathoni.

Lebih lanjut menurut Ketua DPD Golkar Surabaya itu, tindakan penegakan Perwali 2/2021 yang tidak berkoordinasi dengan kepala daerah setempat, akan memicu kecurigaan publik. Kalau Satpol PP Surabaya, tidak bekerja menegakkan perwali.

Menurut Thoni setiap kabupaten/kota punya kajian sendiri terkait penanganan COVID-19 dengan kekhasan wilayah masing-masing. Sehingga tidak sama antara klaster di Surabaya sama dengan Sidoarjo maupun Malang.

Oleh karena itu, Thoni berharap Satpol PP Jatim sesuai Peraturan Gubernur Jatim Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan yang sifatnya hanya mengkoordinasikan dengan kepala daerah setempat. ( * Dji )