SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dindik Jatim) segera menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) jenjang SMA atau SMK di Jatim secara terbatas.
Rencananya, PTM bakal dilaksanakan awal Juli 2021 mendatang, meski masih berada ditengah kondisi pandemi Covid-19.
Sejumlah persyaratan serta ketentuan untuk proses kegiatan PTM telah disiapkan Dindik Jatim, salah satunya adalah menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dilingkungan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, rencana pemberlakuan PTM secara terbatas rencananya digelar pada tahun ajaran 2021/2022 yang dimulai sekitar awal Juli 2021.
“Maka dari itu, pelbagai hal wajib ditaati seluruh sekolah yang menggelar PTM, mulai dari fokus pemberian vaksin kepada tenaga pendidik atau guru, hingga penerapan prokes. Hingga kini, dari total 180.000 guru menerima vaksin pertama, mencapai 55%. Pada vaksin ke-2 adalah 35%.”papar Wahid,
Wahid menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi dengan Gubernur, Bupati, Walikota, hingga Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-Jatim, diharapkan seluruh tenaga pendidik dan guru sudah rampung vaksinasi pada Juni mendatang.
“Dengan begitu, awal Juli 2021, peserta didik dan pengajar sudah siap melaksanakan PTM terbatas” terangnya.
Menurutnya, siswa yang mengikuti PTM secara terbatas juga wajib memperoleh persetujuan dari orangtua. Bagi yang tak mendapat persetujuan, bisa mengikuti pembelajaran secara virtual.
“Sekolah harus membentuk Satgas Covid-19 yang melibatkan siswa untuk memantau penerapan prokes,” tegas mantan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim
Saat ini, Wahid meminta seluruh sekolah yang hendak mengikuti PTM untuk melengkapi sarana prasarana prokes. Pun dengan pelaksanaan PTM terbatas, maksimal durasi pembelajaran di SMA atau SMK hanya 4 jam dan istirahat sekitar 15 menit dengan tetap tinggal dalam kelas.
Untuk kapasitas jumlah siswa setiap kelas, Wahid menyebut hal itu disesuaikan zona di masing-masing kecamatan sekolah.
“Misalnya, dalam kecamatan sekolah A masih merah, maka sekolah akan menyelenggarakan pembelajaran daring” jelas mantan Pjs Wali Kota Malang
“Jika kecamatan berwarna kuning, maka kapasitas siswa hingga 50% atau maksimal 18 orang. Jika kecamatan berwarna oranye, maka 25% kapasitas siswa setiap kelas,” terang Wahid
Sementara itu, pelaksanaan PTM terbatas jenjang SMA atau SMK di Jatim didukung penuh oleh Dewan Pendidikan Jatim. Persoalan dilingkungan pendidikan juga dinilai sangat krusial dan problematik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akh Muzakki. Ia menegaskan, dalam pembelajaran, stake holder pendidikan tak hanya menjamin pendidikan karakter, tapi juga psiko sosial, kesehatan, dan pendidikan siswa sendiri seperti pagebluk saat ini.
“Tidak hanya menjamin pendidikan karakter, tapi juga psiko sosial siswa. Memadukan 3 kebutuhan itu disaat pandemi sangat krusial dan problematik,” tuturnya.
Sesuai hasil survei, banyak lembaga menunjukkan mayoritas pemangku kepentingan pendidikan membutuhkan PTM.
Muzakki menilai, bila simulasi satu kota atau kabupaten diwakilkan satu SMA atau SMK, menunjukkan hasil yang baik.
“Saya kira, pemprov sudah memperhitungkan. Karena, telah melakukan ploting sejak Agustus 2020. Ini harus kita dorong bersama, agar sekolah mempersiapkan sebaik mungkin, bukan malah menimbulkan masalah. Dari simulasi itu, ada beberapa catatan dan persyaratan yang harus dipenuhi sekolah untuk PTM terbatas,” pungkasnya. ( Red/dji ).
