Sospol dan Pemerintahan

Walikota Surabaya : Mutasi atau Pergeseran Pejabat bukan kesalahan, Pemkot ingin menghapus paradigma ini

 

SURABAYA  :  (  KABARAKTUALITA. COM )  –  Gerbong mutasi di Lingkungan  Pemerintah Kota Surabaya kembali digelar.Sejumlah Kepala Dinas dirotasi untuk mengisi Jabatan baru karena perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru.

Beberapa pejabat yang dimutasi itu diantaranya Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dimutasi mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

 

Kemudian Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto dipindah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, lalu Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan dipindah ke Asisten Administrasi Umum, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan menjadi Inspektur Pemkot Surabaya.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa  mutasi adalah hal yang biasa bagi ASN. Bahkan, nanti setiap dua tahun atau maksimal tiga tahun sekali seluruh pejabat akan dirotasi, agar merasakan menjabat ke semua OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

 

“Jika nanti sudah banyak yang merasakan menduduki banyak jabatan, nanti mereka bisa saling melengkapi. Sehingga setelah mereka pindah dari PD satu ke PD lainnya, bisa saling tetap komunikasi dan memberikan masukan,” kata Eri.Senin ( 20/12/2021 ).

Selain Kepala Dinas.Wali Kota Eri, juga melantik tiga orang staf ahli wali kota. Pasalnya , wali kota tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan pendamping.

 

“Saya ingin kembalikan ke marwahnya. Siapa staf ahli wali kota itu?, ya orang-orang hebat yang mampu mendampingi wali kota,” ujarnya

 

Eri menjelaskan,  bahwa mutasi atau pergeseran pejabat ini bukan karena kesalahan. Bahkan, ia juga ingin menghapus paradigma tersebut. Sebab, pergeseran atau perpindahan pejabat itu adalah hal yang wajar, apalagi perpindahannya itu masih dalam satu rumah, yaitu rumah Pemkot Surabaya.

 

“OPD ini kan seperti keluarga dalam satu rumah, yang mana di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya, kalau pindah kamar ya jangan mikir saya salah apa? Itu wajar. Ini yang harus saya buang ke depannya,” terangnya.

 

Pria mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya berharap, setelah adanya mutasi ini pelayanan pada masyarakat semakin baik dan lebih cepat.

 

Selain itu, pelayanannya lebih tepat sasaran sampai ke bawah. Dalam penunjukan pejabat baru ini, Wali Kota Eri juga memastikan telah melalui asesmen yang melibatkan provinsi, melakukan pemetaan bahkan asesmen dengan metode 360. Setiap jenjang penilaian itu nilainya saling menguatkan antara satu penilaian dengan penilaian lainnya.

 

“Kita telah melakukan asesmen bekerjasama dengan provinsi. Kemudian melakukan pemetaan, cocoknya dimana pejabat itu ditempatkan. Kemudian ada lagi penilaian indikator yang jumlahnya ada sembilan. Diantaranya ada integritas, solutif, inovatif, kerjasama, loyalitas dan kenegaraan. Tak hanya itu, juga ada asesmen 360 yang penilaiannya dari bawahan, sejajar dan atasan,” jelasnya.

 

Dia meminta untuk semua pejabat yang dilantik untuk membuat inovasi yang berbasis teknologi. Sebab jika tidak, pelayanan di Pemkot Surabaya akan ketinggalan. Contohnya perizinan, harus menggunakan teknologi agar pelayanan itu cepat.

 

“Nanti setelah enam bulan, akan saya evaluasi. Jika hasilnya masih belum bisa, akan kita berikan waktu lagi enam bulan untuk membuat inovasi. Jika satu tahun itu tidak ada inovasi, ya kita ganti. Makanya inovasi ini sifatnya fardhu ain,” pinta Eri. ( * )

Walikota Surabaya : Mutasi atau Pergeseran Pejabat bukan kesalahan, Pemkot ingin menghapus paradigma ini.
SURABAYA : ( KABARAKTUALITA : COM. ) – Gerbong mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya kembali digelar.Sejumlah Kepala Dinas dirotasi untuk mengisi Jabatan baru karena perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru.
Beberapa pejabat yang dimutasi itu diantaranya Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dimutasi mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto dipindah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, lalu Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan dipindah ke Asisten Administrasi Umum, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan menjadi Inspektur Pemkot Surabaya.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa mutasi adalah hal yang biasa bagi ASN. Bahkan, nanti setiap dua tahun atau maksimal tiga tahun sekali seluruh pejabat akan dirotasi, agar merasakan menjabat ke semua OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Jika nanti sudah banyak yang merasakan menduduki banyak jabatan, nanti mereka bisa saling melengkapi. Sehingga setelah mereka pindah dari PD satu ke PD lainnya, bisa saling tetap komunikasi dan memberikan masukan,” kata Eri.Senin ( 20/12/2021 ).

Selain Kepala Dinas.Wali Kota Eri, juga melantik tiga orang staf ahli wali kota. Pasalnya , wali kota tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan pendamping.

“Saya ingin kembalikan ke marwahnya. Siapa staf ahli wali kota itu?, ya orang-orang hebat yang mampu mendampingi wali kota,” ujarnya

Eri menjelaskan, bahwa mutasi atau pergeseran pejabat ini bukan karena kesalahan. Bahkan, ia juga ingin menghapus paradigma tersebut. Sebab, pergeseran atau perpindahan pejabat itu adalah hal yang wajar, apalagi perpindahannya itu masih dalam satu rumah, yaitu rumah Pemkot Surabaya.

“OPD ini kan seperti keluarga dalam satu rumah, yang mana di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya, kalau pindah kamar ya jangan mikir saya salah apa? Itu wajar. Ini yang harus saya buang ke depannya,” terangnya.

Pria mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya berharap, setelah adanya mutasi ini pelayanan pada masyarakat semakin baik dan lebih cepat.

Selain itu, pelayanannya lebih tepat sasaran sampai ke bawah. Dalam penunjukan pejabat baru ini, Wali Kota Eri juga memastikan telah melalui asesmen yang melibatkan provinsi, melakukan pemetaan bahkan asesmen dengan metode 360. Setiap jenjang penilaian itu nilainya saling menguatkan antara satu penilaian dengan penilaian lainnya.

“Kita telah melakukan asesmen bekerjasama dengan provinsi. Kemudian melakukan pemetaan, cocoknya dimana pejabat itu ditempatkan. Kemudian ada lagi penilaian indikator yang jumlahnya ada sembilan. Diantaranya ada integritas, solutif, inovatif, kerjasama, loyalitas dan kenegaraan. Tak hanya itu, juga ada asesmen 360 yang penilaiannya dari bawahan, sejajar dan atasan,” jelasnya.

Dia meminta untuk semua pejabat yang dilantik untuk membuat inovasi yang berbasis teknologi. Sebab jika tidak, pelayanan di Pemkot Surabaya akan ketinggalan. Contohnya perizinan, harus menggunakan teknologi agar pelayanan itu cepat.

“Nanti setelah enam bulan, akan saya evaluasi. Jika hasilnya masih belum bisa, akan kita berikan waktu lagi enam bulan untuk membuat inovasi. Jika satu tahun itu tidak ada inovasi, ya kita ganti. Makanya inovasi ini sifatnya fardhu ain,” pinta Eri. ( * )

Related Articles

Back to top button