Lantaran Tak Terealisasi Usulan Program Masyarakat, Dewan Keluhkan Pemkot Surabaya
SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, keluhkan Pemerintah Kota Surabaya. Pasalnya, Program usulan terhadap Pembangunan melalui DPRD yang diberikan kepada masyarakat cenderung tak teralisasikan.
“Ini bikin aneh, padahal pemkot sendiri minta persetujuan DPRD anggarannya. Jadi dalam pembahasan APBD baik Perubahan Alokasi Keuangan ( PAK ) (perubahan alokasi keuangan) 2022 – 2023 ini, banyak usulan-usulan dari masyarakat melalui DPRD tidak direalisasi oleh pemkot,” kata Machmud kepada wartawan.
Sebaliknya. Lanjut Machmud , pada setiap pembahasan Anggaran dengan Pemkot pasti ramai, ribut tentang usulan masyarakat. Sedangkan dana tersebut bukan untuk DPRD, tapi khusus masyarakat yang diaspirasikan DPRD
“Kalau Pemkot itu tahu, ini lewat DPRD, tambah enggak disetujui, contohnya dari 2020 – 2021, masuk 2022 dipindah terus dari buku ke buku, dari tahun ke tahun. Seperti usulan pembangunan, bak sampah seragam yang dari masyarakat,” tandasnya.
Bahkan, menurut Legislator Demokrat. Padahal itu sudah memenuhi syarat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekda, tapi sekali lagi, ia menyebut tidak direalisasi
“Ada apa pemkot dengan DPRD ini? Kelihatannya saja baik. Kita sudah ngalah terus-terusan. Sampai mau berakhir itu, kita ini ngalah terus, tapi tidak direalisasi. Saya sampaikan itu, pemkot janji lagi, janji lagi, mau nyairkan,” ujar Machmud.
Terlebih.Masih kata Machmud, bahwa usulan tersebut sudah tercatat dalam buku APBD. Dan memenuhi syarat untuk dicairkan.
“Kalau sudah masuk buku APBD, anggaran sudah masuk di sini.” jrentek Machmud
Ia menambahkan, antara pendapatan dan belanja perhitungannya sudah selesai. Sebab bukunya sudah dicetak, tapi tidak dicarikan khusus dari DPRD.
“Saya heran, Walikota dengan DPR nya? Sementara di dalam program pemkot itu, banyak yang bernama gelondongan gelondongan, yang tidak ada alamat, tidak ada ini, sewaktu waktu bisa beli batu, paving, beli ini, beli sendiri, pakai Satgas mengerjakannya. Dan itu tidak berhenti, yang usulan yang dilaksanakan Pemkot sendiri,” jrentek Machmud
“Saya sampaikan ini, tidak untuk DPR-nya, untuk masyarakat yang usul lewat DPR, dan itu dilindungi Mendagri, Perwali juga ada payung hukumnya kuat,” imbuhnya.
Ironisnya.Masih Machmud, sudah berkali kali terjadi, bahkan tahunan. Dan menurutnya, ini yang terakhir Anggaran tidak pernah dicairkan.
“Tahu-tahu dipindah atau jadi silva, untuk apa jadi sisa anggaran? saya lihat kinerjanya (pemkot) memang Perlu diperbaiki,” ungkap Machmud.( dji )
