Ekbis

Ini Upaya Kemenkeu Jatim Bersama Pemkab Bojonegoro Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

 

BOJONEGORO : ( KABARAKTUALITA ) – Kementrian Keuangan Jawa Timur Bersatu berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024.

Bertajuk ” Membedah Arah, Potensi, dan Peran Kabupaten Bojonegoro dalam Perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045 ” kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro,pada Selasa ( 7/5/2024 ).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo sekaligus selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur menyampaikan,bahwa latar belakang dan tujuan dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut merupakan serial Forum bersama dan untuk mengawalinya adalah dari Bojonegoro.

BACA JUGA : Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,KPwBI Jatim Gelar HLM Bersama Pemprov Jatim

Kata Sigit,ini sebagai wujud sinergi para Pimpinan di Sektor Keuangan yang melibatkan Pemerintah Daerah serta Sektor Non Keuangan dalam upaya optimalisasi penerimaan Daerah.

“Pemanfaatan anggaran yang tepat guna menjadi keberhasilan bagi perekonomian dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Sigit.

Selain itu,masih kata Sigit,kegiatan tersebut merupakan wujud konkret Kementerian Keuangan untuk turun ke Grassroot dengan sinergi dan berbagi pengalaman bersama Stakeholder untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

BACA JUGA : Peringati Hari Pendidikan Nasional,PLN Ulurkan Bantuan Beasiswa

“Serial pertemuan ini untuk menghasilkan rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi,” tandasnya.

Dia menegaskan,bahwa hampir semua data primer dari para narasumber telah dipaparkan, baik yang Mikro Ekonomi maupun Sektor Riil.Bahkan,lanjut Sigit, tak hanya menyajikan datanya.Namun, dari beberapa Stakeholder yang ada telah memberikan semacam Program yang konkret.

“Tinggal bagaimana ini mengakselerasi bersama-sama dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi di regional Bojonegoro.” terang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I.

Sigit menilai,beberapa alasan mengapa Bojonegoro menjadi wilayah pertama yang dikunjunginya.Pasalnya,Bojonegoro memiliki akses potensi yang tinggi untuk perekonomiannya, yakni Pembangunan Waduk, Bendungan, Lumbung Pangan,dan didukung APBD yang menyentuh pada kisaran angka 5 hingga 8 triliun rupiah.

“Pendanaan tertinggi juga terdapat di Bojonegoro dari sisi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tertinggi keempat di Jawa Timur,” ungkapnya.

Ditempat yang sama,Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menambahkan,beberapa hal besar yang perlu ditindaklanjuti adalah memperkuat pondasi yang menjadi Sektor potensial Bojonegoro serta bagaimana memberikan dukungan Sektor potensial tersebut mendapat dukungan dari Perbankan serta dari Pemerintah Pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

“Kita bersama dengan Kemenkeu, Perbankan, OJK, BI dan BPS, sama-sama mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa yang harus diambil, khususnya Bojonegoro, sekaligus untuk memdukung perekonomian di Jawa Timur,” pintah Adriyanto.

Menurut Adriyanto, yang perlu menjadi perhatian,khususnya dalam menggunakan anggaran secara baik, termasuk belanja-belanja Kementerian dan Lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur dapat disinergikan bersama dengan program Pemkab Bojonegoro.Sehingga,nanti semua belanja dalam APBD dapat lebih efektif dan baik yang kemudian hasilnya berimbas pada masyarakat kita.

Hal senada diungkapkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Prof Candra Fajri Ananda, S.E., MSc,sesuai yang telah disampaikan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),bahwa kegiatan yang digelar tersebut sebagai upaya untuk memberikan Edukasi Finansial kepada seluruh lapisan Masyarakat.

“Dengan semakin meningkatnya pemahaman, melalui edukasi itu diharapkan permasalahan terkait keuangan dapat ditekan sedini mungkin,” terang Candra.

Bahkan kata Candra,beberapa tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro mengalami pertumbuhan signifkan.Namun,disisi lain terdapat peningkatan jumlah TKD dari Pemerintah Pusat.

Dengan tren kenaikan Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran ( SILPA ) yang sangat membutuhkan perhatian,khususnya terkait rencana penggunaan yang juga menjadi salah satu faktor,Sehingga Bojonegoro dipilih pertama kali untuk menggelar forum ini. ( dji ).

Related Articles

Back to top button