SURABAYA : (KABARAKTUALITA.COM ) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur ( Jatim ) I menyebut Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Timur hingga akhir Maret 2025 tetap tumbuh sebesar 5,00% (yoy).
Hal tersebut dipaparkan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim, Dudung Rudi Hendratna melalui kegiatan bersama Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Otoritas Jasa Keuangan Jatim,, Lembaga Penjaminan Simpanan ( LPS ) II Jatim saat menggelar Media Briefing Regional Jatim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Rabu 14 Mei 2025 lalu.
Dudung menjelaskan, kinerja APBN tersebut juga didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.
Selain itu, dari sisi produksi dan pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprovit yang melayani rumah tangga dari sisi pengeluaran.
Dudung juga mengungkapkan, bahwa hingga Maret 2025, realisasi pendapatan negara telah menguat dengan komposisi:
1.Penerimaan pajak mencapai Rp.21,64 triliun. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp.12,08 triliun;
2.Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp.34,7 triliun (23,31% dari target APBN, yang terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai;
3.Pengelolaan aset negara dengan realisasi pokok lelang mencapai Rp.1,43 triliun atau 26,25% dari target;
4.Realisasi PNBP sebesar Rp.1,99 Triliun, terdiri dari PNBP BLU sebesar Rp.1,06 triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp.935,81 miliar.
Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan nasional.
Maka dari itu, diperlukan belanja kementerian/lembaga yang bersumber dari APBN.
Menurut Dudung, Realisasi belanja kementerian/lembaga di Jatim itu meliputi:
1.Belanja Pegawai terealisasi Rp.6,27 triliun, Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai disalurkan sesuai jadwal;
2.Belanja Barang terealisasi Rp.1,54 triliun, digunakan antara lain untuk pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengelolaan dan pembiaan pendidikan madrasah, pelayanan haji dalam negeri, peningkatan akses mutu pendidikan tinggi keagamaan islam, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
Selain itu, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, untuk pelaksanaan preservasi jalan nasional, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA , dan pengendalian lumpur Sidoarjo;
3.Belanja Modal terealisasi Rp.307,17 miliar, antara lain digunakan untuk modernisasi non-alutsista, peningkatan rumah dinas, sarana bidang pendidikan, pengadaan sarpras internal, pengembangan bendungan, danau, bangunan penampung air, peningkatan kapasitas jalan nasional (jalan & jembatan), konektivitas perkeretaapian, dan sarana bidang konektivitas laut;
4.Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp.54,65 miliar, belanja bansos masih difokuskan untuk penyaluran bantuan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi dan pendidikan dasar.
“Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah per 31 Maret 2025 terealisasi sebesar Rp.19,53 triliun (23,4% dari target). Realisasi ini ditopang oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik,” beber Dudung.
Dudung menilai, dampak dari dukungan APBN itu, tercermin secara signifikan dalam kinerja belanja pembangunan infrastruktur di Jatim yang meliputi pengembangan bendungan, danau, bangunan penampung air, peningkatan kapasitas jalan nasional (jalan dan jembatan).
Selain itu, konektivitas perkeretaapian, sarana bidang konektivitas laut, serta berbagai pembangunan dan berbagai pemelirahaan infrastruktur lain.
Dudung juga menyebutkan, bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan tersebut sebagai wujud untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendukung sektor-sektor produktif.
“Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempermudah akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh daerah,” pungkas Dudung. ( dji )
