Anggota DPRD Surabaya Dukung Program “Kamis Mlipis” Solusi Ganda Lestarikan Budaya dan Berdayakan UMKM Surabaya
SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Pemerintah Kota Surabaya tengah gencar menjalankan program “Kamis Mlipis,” sebuah inisiatif yang mewajibkan siswa di seluruh kota untuk menggunakan bahasa daerah setiap hari Kamis. Tujuannya jelas: menjaga dan melestarikan budaya serta bahasa lokal di tengah gempuran modernisasi.
Namun, program ini tidak hanya berhenti di sana. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Malik, melihat peluang besar untuk memperkuat program ini sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.
Ia mengusulkan agar para siswa tidak hanya menggunakan bahasa Jawa, tetapi juga mengenakan seragam adat atau baju khas daerah sebagai pendukung.
Menurut Politisi muda Fraksi PDI Perjuangan, baju khas daerah t akan membuat program “Kamis Mlipis” menjadi lebih selaras dan terasa lebih “hidup.”
Abdul Malik mengungkapkan, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan ide ini.
“Agar lebih selaras, program ini perlu ditunjang dengan seragam adat atau baju khas daerah,” ujarnya.
Seragam yang dimaksud adalah baju adat khas Jawa atau Surabaya, yang akan menjadi bagian dari identitas kota. Rencananya, seragam ini akan digunakan secara bergantian dengan seragam sekolah lainnya.
Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga pada peningkatan ekonomi lokal. Pengadaan seragam ini akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, khususnya para penjahit.
Abdul Malik menambahkan, berdasarkan data awal, ada sekitar 304 pelaku UMKM yang akan terlibat, termasuk 75 penjahit yang siap memproduksi seragam. DPRD Surabaya akan terus memantau perkembangan dan pendapatan para penjahit ini untuk memastikan kesejahteraan mereka meningkat.
“Kami ingin memastikan apakah penghasilan mereka sudah memadai. Jika ada yang sudah stabil, kita bisa memberikan kesempatan kepada UMKM lain yang masih mengantri,” terang Abdul Malik.
Langkah ini dianggap penting karena secara langsung berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Surabaya. Pemberdayaan UMKM secara merata akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Ia juga menekankan bahwa kualitas adalah kunci. Oleh karena itu, perekrutan penjahit tidak hanya didasarkan pada keinginan, tetapi juga pada keterampilan yang memadai.
“Percuma jika hanya diberikan pekerjaan tapi tidak punya skill. Ini akan berkaitan dengan kualitas,” tandasnya
Untuk menjamin kualitas produk, DPRD mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada para penjahit UMKM. Selain itu, semua seragam yang diproduksi harus memiliki standar dan spesifikasi material yang sama.
“Inisiatif ini menjadi solusi ganda: melestarikan budaya lokal melalui seragam adat sekaligus meningkatkan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Kota Surabaya,” pungkas Abdul Malik. (dji)
