SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mencatat respons positif dari masyarakat terhadap program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA).
Hingga Selasa, 10 November 2026, instansi tersebut telah menerima sebanyak 1.067 permohonan dari 398 wajib pajak.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, mengatakan, kebijakan ini dihadirkan untuk meringankan beban keuangan wajib pajak dalam menuntaskan tunggakan sekaligus mendongkrak tingkat kepatuhan sukarela.
“Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Max, Rabu, 4 November 2026.
Program nasional yang berlangsung mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Max mengungkapkan, fasilitas keringanan diberikan secara bertahap berdasarkan kecepatan pelunasan pokok pajak.
Untuk dapat memanfaatkannya, wajib pajak diwajibkan melunasi pokok atau utang pajak, menyampaikan permohonan tertulis beserta alasan, melampirkan pakta integritas, surat pernyataan kekhilafan, serta bukti pembayaran yang sah.
“Bagi wajib pajak yang sedang menempuh jalur hukum, pencabutan upaya hukum tersebut menjadi syarat mutlak agar permohonan dapat diproses,” ungkap Max.
Di samping sosialisasi insentif pajak, Kanwil DJP Jawa Timur I turut mengimbau wajib pajak agar tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan institusi pajak.
“Pihak DJP menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya, dan meminta masyarakat segera melapor melalui saluran resmi apabila menemukan indikasi pelanggaran,” pungkas Max. (dji)
