SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) secara resmi mengumumkan kebijakan pembebasan biaya layanan logistik bagi seluruh peti kemas yang membawa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatra. Kebijakan ini mencakup seluruh rangkaian operasional terminal, mulai dari biaya bongkar muat hingga penumpukan.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam mendukung percepatan penanganan bencana serta meringankan beban masyarakat terdampak. Pembebasan biaya ini tidak hanya berlaku di satu titik, melainkan mencakup terminal pelabuhan muat (asal) hingga terminal pelabuhan bongkar (tujuan).
“Kebijakan ini mencakup container handling charges (CHC), biaya penumpukan, hingga layanan receiving dan delivery. Aturan ini telah berlaku efektif sejak 1 Desember 2025 di seluruh terminal yang berada di bawah pengelolaan kami,” kata Widyaswendra dalam keterangan resminya, Kamis, 18 Desember 2025.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, SPTP mewajibkan perusahaan pelayaran melaporkan rincian logistik secara transparan. Perusahaan diminta menyerahkan data berupa:
• Nama kapal dan jadwal keberangkatan.
• Nomor peti kemas yang divalidasi berisi bahan bantuan.
• Rincian muatan bantuan.
Data tersebut nantinya akan diverifikasi oleh pengelola terminal untuk mendapatkan persetujuan pembebasan biaya. Pihak Pelindo juga telah berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) guna menjamin kelancaran arus logistik bantuan di lapangan.
Sejalan dengan kebijakan Pelindo, sektor swasta turut bergerak masif. Presiden Direktur PT Meratus Line, Slamet Raharjo, mengungkapkan bahwa melalui Meratus Foundation, pihaknya telah memfasilitasi pengiriman bantuan gratis melalui tiga rute utama: Surabaya-Belawan, Jakarta-Belawan, dan Jakarta-Padang.
Hingga saat ini, sebanyak 14 peti kemas bantuan dari masyarakat umum dan instansi, termasuk hasil kerja sama dengan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), telah dikirimkan menuju posko bantuan di Aceh, Medan, dan Padang.
“Kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat maupun instansi yang ingin mengirimkan bantuan ke Sumatra,” ujar Slamet.
Meskipun antusiasme bantuan tinggi, Slamet memberikan catatan terkait jadwal pengiriman. Mengingat adanya kebijakan pembatasan angkutan truk selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang dimulai pada Jumat (19/12), pengiriman bantuan tahap selanjutnya baru dapat dilayani pada Januari 2026.
Langkah kolaboratif antara BUMN dan sektor swasta ini diharapkan dapat memastikan distribusi bantuan logistik ke area terdampak bencana di Sumatra berjalan lebih cepat dan efisien tanpa terhambat kendala biaya operasional pelabuhan. (dji)
