SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur menggelar penandatangan MoU bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan pada kegiatan Silahturahmi dan Temu Bisnis Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP) pada Rabu ( 23/3/2022 ) di Surabaya,
Kegiatan tersebut digelar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang salah satu isinya mengenai percepatan perluasan kepesertaan program JKN.
“Jumlah Peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Timur saat ini sejumlah 32 juta dari 41 juta jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuannya agar seluruh penduduk Jawa Timur terjamin dalam Program JKN-KIS, maka dari itu BPJS Kesehatan menggandeng OPOP untuk mewujudkan hal ini,” kata Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa dalam keterangan siaran pers pada Rabu ( 23/3/2022 ).
Menurut Puja, , salah satu segmen kepesertaan yang masih rendah jumlah kepesertaanya terletak di segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
” Kerja sama dengan OPOP atau dengan melibatkan pondok pesantren ini diharapkan bisa memperluas jumlah kepesertaan Program JKN-KIS, hingga di tahun 2024 nanti akan ada lebih dari 1000 pondok pesantren,” ujarnya.
Selain itu,. Masih Puja, pondok pesantren juga memiliki fasilitas kesehatan ( Faskes ) sendiri, sehingga harapannya akan membantu memenuhi kebutuhan faskes di wilayah Jawa Timur.
“Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung 1 berbanding 5 ribu peserta. Harapan pondok pesantren yang memiliki layanan kesehatan ini dapat meningkatkan standarnya dan bekerja sama dengan kami. Sehingga nantinya akses layanan kesehatan juga bisa lebih mudah,” terang Puja.
Ia menambahkan, kerja sama yang dilakukan juga turut melibatkan warga pondok pesantren sebagai Kader JKN yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada program pembangunan jangka panjang, diharapkan tahun 2024 cakupan Peserta Program JKN-KIS di wilayah Jawa Timur telah mencapai 98 persen.
Gubernur Jawa Timur , Khofifah Indar Parawansa berharap, dengan kegiatan yang dilakukan pada hari ini bisa membawa dampak positif bagi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Menurutnya peran OPOP sangat penting dalam peningkatan kualitas kesejahteraan pesantren.
“Seluruh yang tergabung dalam OPOP niatkan ini sebagai dakwah, niatkan ini sebagai penguatan jihad melawan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Ini menjadi menarik OPOP bila bisa memberikan semangat kepada santri-santri untuk menyiapkan program ekonomi dan kesejahteraan di kalangan pesantren. Tidak hanya untuk santrinya tapi juga alumninya agar pesantren bisa menjadi mandiri,” terang Khofifah dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menambahkan, bahwa kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kerjasama primer antara Badan Penyelenggara dengan Pondok Pesantren dalam bentuk jaminan kesehatan. Tujuannya untuk perlindungan kesehatan bagi pengasuh pondok pesantren, para guru pengajar di pondok pesantren dan santri pondok pesantren.
“Program OPOP Jatim sendiri merupkan program prioritas Pemprov Jatim dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Melalui pemberdayaan santri (santripreneur), pemberdayaan pesantren (pesantrenpreneur) dan pemberdayaan alumni pesantren (sosiopreneur),” ungkap Wahid yang sekaligus Ketua OPOP Jatim. ( dji )
