SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Surabaya bersama dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar Rapat Paripurna .Alhasil pada Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah akhirnya menyepakati KUA PPAS APBD untuk Perubahan tahun anggaran 2022.
Hadir pada Rapat Paripurna tersebut, yakni Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Surabaya, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Sekretaris Kota Surabaya, Hendro Gunawan, serta Jajaran Pejabat Pemkot Surabaya .
Rapat Paripurna juga dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, Sekkota Hendro Gunawan, dan jajaran pejabat Pemkot Surabaya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menyampaikan, bahwa pada sidang rapat hari ini ( 25/8 ) terdapat kenaikan anggaran di Kota Surabaya.
“Naik sekitar Rp 200 miliar. Dari APBD murni 2022 sebesar Rp 10,4 triliun menjadi Rp 10,6 triliun,” kata Adi Sutarwijono ditemui awak media usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya.Kamis ( 25/8 2022 ).
Adi menyebut, bahwa kenaikan anggaran ini digunakan Alokasi penanganan Banjir, Perbaikan Pemukiman seperti Pavingisasi, Perbaikan Saluran Air dan Penerangan Jalan Umum. ( PJU ), serta diperuntukan perlengkapan peralatan Tugas Kader-kader Surabaya hebat, Permakanan, Penguatan Beasiswa Pelajar SMA/SMK/MA serta bagi Mahasiswa.
“Saya bersyukur, DPRD dan Wali Kota Eri Cahyadi telah menyepakati KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022, hasil pembahasan di Badan Anggaran. Kenaikan anggaran itu sepenuhnya dialokasikan untuk penguatan kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat,” terang Adi..
Terlebih menurut Adi yang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya., Untuk dokumen KUA PPAS itu menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun 2022, yang disusun Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajaran tim anggaran Pemkot Surabaya, serta organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya berharap Rancangan APBD Perubahan 2022 segera dimasukkan Pemkot Surabaya ke Kantor DPRD, agar segera dibahas dan ditetapkan. Supaya masih tersedia waktu penyerapan anggaran sampai akhir tahun,” terang Adi.
Ia menambahkan, pada Rapat Badan Anggaran terdapat dinamika diskusi dan perdebatan antara pimpinan bersama anggota Banggar dengan tim anggaran Pemkot Surabaya.
“Misal soal data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), kita meminta Pemkot Surabaya agar menata lebih sistematis dan memperbaiki tata kelola MBR,” tandas Adi. ( dji ).
