SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengurai titik jenuh logistik di Papua Selatan. Fokus utamanya adalah rencana pembangunan depo peti kemas di luar area Pelabuhan Merauke guna memacu efisiensi arus barang dan menekan biaya logistik di wilayah tersebut.
Rencana ini mencuat setelah perwakilan Bappenas, Adi Perdana, melakukan peninjauan langsung ke area dermaga dan lapangan penumpukan Pelabuhan Merauke, Jumat (6/3). Peninjauan tersebut melibatkan KSOP Kelas IV Merauke, PT Pelindo Terminal Petikemas (TPK), serta asosiasi logistik dan pelayaran.
Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke, Julivan Ch. L. Salindeho, menyampaikan, meskipun koordinasi antar-stakeholder berjalan solid, kapasitas pelabuhan saat ini membutuhkan “napas” tambahan.
“Upaya optimalisasi operasional terus dilakukan, namun keberadaan depo peti kemas di luar area pelabuhan kini menjadi kebutuhan mendesak,” kata Julivan di sela-sela peninjauan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid, menilai depo eksternal akan memberikan fleksibilitas tinggi dalam penanganan kontainer. Hal ini diyakini mampu mencegah penumpukan (kongesti) di dalam area inti pelabuhan yang selama ini menghambat kecepatan distribusi.
Dalam rapat koordinasi pasca peninjauan, otoritas terkait mulai memetakan dua lokasi potensial untuk pembangunan depo tersebut.
Dua pembangunan Depo tersebut berada di kawasan pelabuhan perikanan dengan lahan seluas kurang lebih 3,8 hektar.
Sementara pada lahan Internal Pelindo areanya seluas 1,7 hektar yang terletak di belakang kantor Pelindo Merauke.
Selain lahan, rencana pembangunan akses jalan khusus menuju calon lokasi depo juga menjadi poin krusial yang dibahas guna memastikan kelancaran arus truk logistik.
Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, memastikan pihaknya akan terus memperkuat infrastruktur dan peralatan operasional.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan terminal sejalan dengan rencana pengembangan fasilitas logistik ini,” ungkapnya.
Dukungan serupa datang dari Dinas PU dan Dinas Perhubungan setempat. Seluruh hasil peninjauan dan masukan teknis dari pelaku pelayaran, seperti SPIL, akan dilaporkan ke pimpinan Bappenas untuk mempercepat eksekusi kebijakan di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Papua Selatan, memastikan arus barang dari dan menuju Merauke tidak lagi terhambat oleh keterbatasan ruang penumpukan. (dji)
