SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Bhaksos pelayanan Integrasi Tahun 2022 yang dilaksanakan di 31 Kecamatan di Kota Surabaya pada hari Rabu ( 24 /8 ) mendapat Apresiasi.acungan Jempol dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno.
Ironisnya,menurut Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut sangat disayangkan. Pasalnya, masih ada dari Dinas terkait yang belum siap untuk melakukan Pelayanan Integrasi 2022 bagi warga setempat.Alhasil, di saat warga hendak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).ternyata ada juga yang belum mendapati surat .tagihan untuk pembayaran PBB tahun 2022 Padahal, untuk melakukan pembayaran PBB tersebut warga sangat antusias untuk menyelesaikan pembayarannya.
” Oleh karena itu, saya berharap kepada dinas terkait, dalam hal ini Bapeda agar menjemput bola. Karena banyak warga yang hendak membayar pajaknya. Nah kalau terhambat seperti ini, berarti juga menghambat masuknya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sendirii,” kata Anas Karno ditemui awak media di Gedung DPRD Kota Surabaya. Rabu ( 24/8/2022 ).
Menurut Anas Karno, bahwa dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menyelesaikan PBB tersebut harus diimbangi dengan kesiapan Pemkot, serta dari Dinas terkait juga harus dapat mengambil langkah yang cepat untuk mengupdate data warga.
“Kalau seperti ini, warga siap bayar PBB. Tapi tagihannya belum keluar. Ini kan menunjukkan ketidaksiapan dinas tersebut,” tandasnya.
Ia menyebut, bahwa dari hasil pantauannya di lapangan saat mendatangi kantor Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Kota Surabaya tidak melihat petugas satu orang pun dari Dispenda di Lokasi tersebut. Padahal, masih kata Anas Karno, Ia melihat beberaoa dari Dinas terkait ada yang sudah ada.
” Yang namanya baksos dari layanan terintegrasi Pemkot Surabaya, seharusnya semua perwakilan dari dinas–dinas terkait itu ada,” ungkapnya.
Anas berharap, dengan Antusias masyarakat yang sudah sadar akan kewajiban membayar PBB, Namun, tidak di dukung oleh kinerja dari Dinas terkait tentunya sangat disayangkan sekali.
“Harapan kami untuk perwakilan Dispenda itu ada. Sehingga masyarakat bisa berkomunikasi langsung. Apalagi terkait pembayaran, ini kan sayang. sehingga menjadi terhambatnya PAD Kota ini. Meskipun nanti kalau tagihan sudah selesai, masyarakat bisa membayar di Bank Jatim. Tapi seharusnya ini tidak terjadi,” pintahnya. ( */dji )
