Cegah Potensi Persaingan Usaha Tak Sehat, KPPU Sarankan Kementrian BUMN Cabut Aturan Rangkap Jabatan
JAKARTA ( KABARAKTUALITA.COM ) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) mencermati aturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang memperkenankan adanya Jabatan rangkap antar Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN dengan Dewan Komisaris perusahaan selain BUMN.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (PermenBUMN), khususnya pada Bab V huruf A ( Rangkap Jabatan ) dalam lampiran Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020. Peraturan tersebut ditandatangani pada 9 Oktober 2020 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Oktober 2020.
Menurut Anggota KPPU, Ukay Karyadi mengatakan, bahwa Substansi Rangkap Jabatan antara Direksi ataupun Komisaris sudah diatur dalam pasal 26 Undang – undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( UU 5/1999 ).
” Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut di pasar bersangkutan yang sama, atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha tidak sehat,” kata Ukay Karyadi pada keterangan siaran pers.Senin ( 22/3/2021 ).
Dijelaskan Ukay Karyadi, bahwa dalam merangkap suatu Jabatan dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk :
a. Kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya. Koordinasi kesepakatan horizontal tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan Direksi atau Komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama.
b. Penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying dan bundling serta aksi korporasi lain, yang melibatkan perusahaan dimana Direksi atau Komisarisnya saling Rangkap Jabatan.
c. Tindakan penguasaan Pasar antar Perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, dimana Direksi atau Komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap Jabatan.
Saat ini. Masih kata Ukay, dalam Proses penelitian di KPPU, ditemukan berbagai Jabatan rangkap antara Direksi atau Komisaris antar BUMN dengan perusahaan non BUMN di berbagai sektor seperti Keuangan, Asuransi, Investasi ( 31 Direksi/Komisaris ) dan pertambangan (12 Direksi/Komisaris) serta Konstruksi ( 19 Direksi/Komisaris ).
” Bahkan jabatan rangkap untuk satu personil di sektor tertentu yakni pertambangan dapat mencapai dua puluh dua perusahaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa penelitian tersebut masih terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam KPPU kepada proses penegakan hukum, jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut.
” Guna untuk mencegah potensi persaingan usaha tidak sehat sedini mungkin, maka KPPU telah berkoordinasi dan menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Kementerian BUMN yang pada intinya menyarankan agar Kementerian BUMN mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dengan Dewan Komisaris Perusahaan selain BUMN tersebut,” urainya.
Selain itu, Pihak KPPU juga menyarankan agar Kementerian BUMN memastikan personil yang menjadi Direksi atau Komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam posisi rangkap Jabatan dengan perusahaan selain BUMN.
” Dengan adanya koordinasi kemungkinan dapat mengurangi potensi pelanggaran pasal 26 dan pasal lain yang terkait dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” pungkas Ukay. ( Dji ).
