MALANG : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Bank Indonesia melalui Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Himawan Kusprianto, terus berupaya mendorong inovasi dalam sistem pembayaran di Indonesia.
Fokus utama saat ini adalah mengembangkan alternatif alat pembayaran bagi masyarakat, bukan untuk menghilangkan metode pembayaran yang sudah ada, melainkan menciptakan kompetisi yang sehat di pasar.
Himawan menjelaskan bahwa digitalisasi pembayaran menjadi keniscayaan. Kasus dominasi platform tertentu, seperti Go-Jek yang menguasai ekosistemnya sendiri, menjadi pelajaran penting. Bank Indonesia mendorong ekosistem terbuka (open loop), di mana persaingan berpusat pada inovasi dan pengalaman pengguna, bukan pada penguasaan pasar melalui hambatan.
” Konsep ini serupa dengan praktik di kancah internasional, di mana interkoneksi antar berbagai merek pembayaran menjadi kunci,” papar Himawan dalam kegiatan Capacity Building Media, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur, Jumat 18 Juli 2025 di Malang.
Himawan menekankan, bahwa salah satu inisiatif utama yang terus didorong Bank Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Menurutnya, QRIS didesain sebagai sistem pembayaran yang mudah, simpel, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
Meskipun di awal kemunculannya sempat diwarnai isu kecurangan seperti penggantian kode QR di kotak amal masjid, Himawan menegaskan bahwa ini adalah fase normal dalam adopsi teknologi baru, dan solusi untuk mengatasinya terus dikembangkan.
Menariknya, pada kasus pandemi COVID-19 secara tidak langsung mempercepat adopsi pembayaran digital, termasuk QRIS.
“Pembatasan mobilitas memaksa masyarakat untuk beralih ke metode pembayaran sentuh, dan QRIS menjadi salah pilihan yang relevan,” ujar Himawan.
Ia mengungkapkan, pemanfaatan QRIS terbukti memberikan dampak signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data transaksi UMKM melalui QRIS menjadi catatan keuangan (credit scoring) yang berharga bagi lembaga keuangan.
“Bank atau Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dapat dengan mudah menganalisis karakter kredit UMKM atau pengguna individual, yang sebelumnya sulit dilakukan,” terang Himawan.
Sebagai contoh, pengguna Go-Food yang rajin menggunakan pembayaran digital melalui GoPay bahkan bisa mendapatkan penawaran PayLater hingga Rp.500.000. Ini menunjukkan bagaimana data transaksi digital dapat menjadi dasar pemberian kredit tanpa perlu jaminan aset seperti metode konvensional di masa lalu.
“Data transaksi yang terekam ini memberikan insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ritel yang secara nasional menguntungkan,” ungkapnya.
Selain itu, Himawan juga mengindikasikan adanya korelasi antara pertumbuhan QRIS dengan peningkatan jumlah rekening di perbankan.
Logikanya, ketika masyarakat mulai menggunakan QRIS, mereka memerlukan rekening tabungan untuk menaruh dana pembayaran, baik itu di e-wallet seperti DANA, GoPay, atau ShopeePay yang terhubung dengan bank.
Meskipun belum ada bukti empiris yang dipaparkan secara rinci, data menunjukkan rasio institusi keuangan (Banked Population) mengalami kenaikan seiring dengan adopsi QRIS.
Sementara itu, selain QRIS, Bank Indonesia juga terus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran lain, seperti BI-FAST (Bank Indonesia Fast Payment).
Jika sebelumnya sistem pembayaran antar bank bisa membutuhkan waktu berjam-jam (misalnya RTGS), BI-FAST memungkinkan transaksi real-time dan murah, bahkan untuk nominal transaksi yang besar.
“Anggota BI-FAST juga kini mencakup non-bank seperti DANA, menunjukkan inklusivitas sistem ini,” tuturnya.
Inovasi pembayaran yang terus berkembang ini mendorong bank-bank untuk menawarkan berbagai fitur menarik, bahkan promo transaksi gratis. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan transaksi digital secara keseluruhan di masyarakat.
Himawan berharap , ke depannya Bank Indonesia akan terus berupaya mengembangkan fitur-fitur baru pada BI-FAST, seperti direct debit dan request for transfer, untuk semakin melengkapi layanan pembayaran digital di Indonesia.
“Dengan demikian, ekosistem pembayaran yang kuat dan inklusif dapat terwujud, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” pungkasnya. (dji)
