SURABAYA : ( KABARAKTUALITA.COM ) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya melakukan mekanisme untuk menghadapi Inflasi dalam pengendalian serta pengawasan harga,baik pada konsumen, distubutor hingga pada konsumen.
Hal tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Dalam Rangka Jelang Akhir Tahun 2023, Jumat ( 20/10/2023 ) di Hotel Vasa Surabaya.
Ditegaskan Emil,sebagai provinsi dengan penghasil produsen utama komoditas pangan Nasional,Jawa Timur dihadapkan pada dilema tingkat inflasi yang disebabkan oleh komoditas pangan.
Pasalnya,kata Emil Dardak, mengacu pada data BPS Jatim, tingkat inflasi bulanan Jawa Timur adalah sebesar 0,32 persen (m-to-m) dengan komoditas beras menyumbang inflasi sebesar 0,29 persen.
“Jawa Timur ini adalah produsen beras, jadi kita swasembada dan ada surplusnya. Tapi kita tidak bisa melarang orang luar Jawa untuk makan beras kita, karena ini NKRI bukan batas negara. Kemudian kalau daerah lain kekurangan stok, maka mereka akan mengekspor kelangkaan itu ke Jawa Timur dengan mengambil barang dari Jawa Timur. Makanya sendi-sendi dari mulai produsen sampai ke pasar itu harus terkoneksi dan terpantau,” urai Emil Dardak.
Baca juga. : Wagub Jatim Emil E.Dardak Resmikan Kanwil IV KPPU, Ini penjelasannya
Ia pun menambahkan,bahwa kenaikan harga dapat ditopang dari berbagai aspek, yakni dari kenaikan harga produksi maupun kelangkaan bahan.
Oleh karena itu,masih kata Wagub, diskusi pada HLM ini harus melahirkan sebuah sistem yang dapat menyelesaikan hal tersebut.
“Saya minta tolong agar ada mekanisme untuk gerak cepat manakala kenaikan harga itu entah karena cost push atau memang terjadi kelangkaan supply. Jadi daerah yang harganya tinggi bisa mendapat manfaat dari daerah yang harganya lebih rendah kalau memang masih surplus,” pintah Emil.
Emil juga menegasakan, mekanisme tersebut sangat penting untuk keberlangsungan para petani dan peternak. Mengingat, kontribusi Jawa Timur terhadap beberapa sektor pangan Nasional sangat prominent.
Diungkapkan Emil diantaranya sektor Padi 17,40 persen, Jagung 31,26 persen, Bawang Merah 24,00 persen, Gula 49,58 persen, Telur Ayam 23,56 persen, Daging Ayam 15,58 pesen, dan Daging Sapi 22,25 persen.
“Tapi ini ada simalakamanya. Kalau harga naik karena memang sarana produksinya naik, lantas untuk stabilisasi harga langsung kita guyur pakai operasi pasar, yang kasihan petani dan peternak,” tandas pria mantan Bupati Trenggalek.
Hal ini, sebut Emil, bukan karena Pemerintah tidak peduli konsumen. Melainkan upaya menjaga keseimbangan.
Untuk itu, saat ini TPID Jawa Timur melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi yang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Yaitu dengan melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, gerakan menanam, kerjasama intra provinsi, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) guna menjaga inflasi, serta dukungan transportasi dari APBD.
Tak hanya itu, pada HLM ini ini juga dilaksanakan dua agenda penandatanganan kerjasama guna memperkuat ekosistem pengendalian inflasi pangan di Jawa Timur.
Yakni penandatanganan kerjasama intra daerah Jawa Timur antara BUMN, BUMD provinsi, BUMD kabupaten/kota, dan pengelola pasar. Serta penandatanganan Komitmen Program Penguatan Korporasi Petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan off-farm mindet sekaligus mengendalikan inflasi.
Sementara ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Doddy Zulverdi menambahkan, bahwa saat ini Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur telah mencatat beberapa indikasi faktor yang menjadi pemicu adanya kenaikan Inflasi.
Menurutnya, sejumlah indikasi faktor tersebut harus segera diatasi,pasalnya, jika dibiarkan maka inflasi Jatim hingga akhir tahun 2023 akan melebihi pada angka 3,5%.
“Ini yang kemudian kami lihat bahwa kalau ini dibiarkan, ada risiko inflasi akhir tahun diatas yang diperkirakan sebesar 3,5 %, kalau semua faktor tersebut tidak ditangani,” kata Doddy Zulverdi
Ia juga menegaskan,beberapa indikasi faktor risiko yang mampu memacu kenaikan inflasi dan dihadapi,yakni adanya kenaikan harga minyak dunia, El-Nino yang tidak bisa dikendalikan serta kendala Struktural seperti Produktifitas dan Distribusi.
“Memang secara musiman pola grafik inflasi selalu naik saat akhir tahun, tetapi kami melihat ini harus diwaspadai. Sehingga kami melihat, meski secara keseluruhan tahun depan inflasi Jatim diperkirakan masih tetap rendah sebesar 2,5%, sesuai target nasional tetapi risiko bisa melampaui nilai itu cukup besar. Inilah yang kemudian kami pandang perlu diwaspadai,” ungkapnya.( */dji ).
